Opini
Oleh:Yopi Herwindo
BANGKA BELITUNG — Sebuah ironi besar sedang mencoreng wajah luhur keadilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di bawah langit yang kaya akan hamparan timah, tersimpan sebuah nestapa sosial yang kian hari kian menganga. Kehadiran Satgas Halilintar dan Satgas Trisakti—yang semestinya hadir sebagai perisai pelindung dan penegak keteraturan—kini justru dipandang dengan tatapan nanar oleh masyarakat lokal.
Alih-alih menstabilkan ekonomi, kehadiran mereka di lapangan dinilai telah menciptakan “teror ekonomi” baru yang mencekik urat nadi kehidupan rakyat kecil.
Secara filosofis, hukum dan instrumennya diciptakan untuk kemaslahatan manusia (salus populi suprema lex esto—kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi).
Namun, ketika kebijakan di lapangan justru menjauhkan rakyat dari piring nasinya, maka esensi dari kehadiran negara patut dipertanyakan kembali.
*Fakta Lapangan yang Menjepit Perut Rakyat**
Jeritan ini bukan tanpa alasan. Di akar rumput, kebijakan yang diterapkan terasa begitu represif bagi mereka yang menggantungkan hidup pada sektor timah, yang sejak berabad-abad lalu menjadi tulang punggung peradaban ekonomi Bangka.
Dampak domino dari pengetatan ini pun tidak main-main; ia merembet menghancurkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketika dapur para penambang berhenti mengepul, maka daya beli runtuh, dan warung-warung kecil di pinggir jalan pun ikut gulung tikar.
Rido, salah satu warga setempat, meluapkan kepedihannya yang mewakili suara ribuan kepala keluarga lainnya.
>”Semenjak adanya satgas, sangat susah membuka usaha apa pun yang berkaitan dengan timah. Efek dominonya langsung menghantam ekonomi UMKM. Mungkin bagi mereka yang memiliki gaji tetap sebagai PNS atau pegawai pemerintah, badai ini tidak terasa. Namun bagi kami, buruh harian yang bergantung pada keringat di sektor tambang, situasi ini benar-benar menyusahkan,” ungkap Rido dengan nada getir.
>
Ketimpangan sosial ini laksana jurang yang memisahkan antara mereka yang hidup dalam kepastian upah bulanan negara, dengan mereka yang harus bertaruh nyawa di bawah terik matahari demi sesuap nasi hari itu juga.
*Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto*
Dari beranda Bangka Belitung, masyarakat kini mengetuk pintu hati Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Sebagai pemimpin yang memegang mandat tertinggi dan selalu menyuarakan pembelaan terhadap wong cilik, Presiden diharapkan mampu melihat distorsi yang terjadi di bawah.
Masyarakat meminta dengan sangat agar Bapak Presiden segera mengevaluasi dan menarik keberadaan Satgas Halilintar serta Satgas Trisakti dari bumi Bangka Belitung. Narasi
“perlindungan” yang dibawa dari pusat dinilai telah mengalami bias fatal ketika diimplementasikan di lapangan. Rakyat tidak butuh kestabilan semu yang dibangun di atas penderitaan perut yang lapar.
Masyarakat Bangka Belitung bukan anti-hukum atau anti-penertiban, Namun, mereka mempertanyakan urgensi kehadiran satgas-satgas khusus ini.
Bumi Serumpun Sebalai masih memiliki institusi resmi yang sah dan sangat bisa diandalkan:
jajaran TNI dan Polri daerah
(Polda Babel dan Korem045/gaya).
Personel TNI dan Polri yang bertugas di daerah sejatinya lebih memahami sosiologis masyarakat setempat.
Mereka memiliki pendekatan yang lebih humanis dan kultural, bukan sekadar pendekatan kekuasaan yang kaku.
Mengoptimalkan peran aparat kepolisian dan TNI reguler jauh lebih bijaksana daripada memelihara satgas yang justru memicu resistensi sosial dan memperburuk iklim ekonomi rakyat.
Negara tidak boleh kalah oleh ego sektoral, Jika sebuah kebijakan justru mematikan hak hidup rakyatnya sendiri, maka kebijakan itu telah kehilangan roh keadilannya.
Saatnya Presiden mendengar, sebelum lilin penghidupan di Bangka Belitung benar-benar padam tertiup angin kekuasaan yang salah arah.