Bangka Barat Darurat Narkoba, Samsir Desak Pengaktifan Kembali BNK dan Pengetatan Pintu Masuk

Muntok, Bangka Barat– Peredaran narkoba di wilayah Bangka Barat kini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya menyasar kawasan perkotaan, barang haram tersebut dilaporkan telah merambah hingga ke pelosok desa. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari Wakil Ketua DPRD Bangka Barat, Drs. H. Samsir.

Dalam sebuah wawancara Redaksi BN16BANGKA (7-3-2026), Samsir menyoroti kasus keterlibatan tiga anak di bawah umur di Mentok yang baru saja diamankan pihak kepolisian. 

Menurutnya, kondisi ini merupakan sinyal kuat bahwa Bangka Barat sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

“Dulu narkoba mungkin hanya di tingkat perkotaan, tapi sekarang sudah masuk sampai ke pelosok desa. Ini yang sangat kita khawatirkan. Jika dibiarkan, masa depan generasi muda kita menjadi taruhannya,” tegas Samsir.

Dua Solusi Strategis,Guna memutus rantai peredaran gelap narkoba, Samsir mengusulkan dua langkah konkret yang harus segera diambil oleh pemerintah:

* Pengadaan Alat X-Ray di Pelabuhan Tanjung Kalian

Samsir menekankan pentingnya memperketat pintu masuk utama Pulau Bangka. Ia mendorong pengadaan perangkat pemindai (X-Ray) di Pelabuhan Tanjung Kalian sebagaimana yang diterapkan di bandara. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya pasokan narkoba dari luar daerah melalui jalur laut.

 * Mengaktifkan Kembali Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

 Samsir mendesak Pemerintah Pusat untuk mengembalikan regulasi pembentukan BNK di bawah naungan pemerintah daerah, seperti yang pernah berjalan pada periode 2010–2015. 

Dengan adanya BNK di tingkat kabupaten, pemerintah daerah memiliki wewenang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran dan menyusun program pencegahan yang spesifik.

Sinergi Hingga Akar Rumput,Lebih lanjut, politisi senior ini menyatakan bahwa penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pihak kepolisian atau fokus pada bandar besar saja. 

Perlu adanya keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah daerah harus dilibatkan secara langsung.

Jika BNK kembali aktif, kepala daerah bisa menggerakkan camat, pemerintah desa, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama memberantas narkoba hingga ke akar rumput,” tambahnya.

 

DPRD Bangka Barat menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya ini, terutama dalam hal penyusunan regulasi daerah dan penganggaran program-program pencegahan narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.

 

(Yopi Herwindo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *