**PALI** – Sorotan tajam kembali mengarah ke gedung wakil rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Kali ini, Forum Pemuda Mahasiswa Kecamatan Tanah Abang melontarkan kritik pedas terhadap kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PALI yang digelar di Jakarta.
Kegiatan tersebut dituding sebagai “rekreasi terselubung” yang dibungkus dengan formalitas administratif, di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah yang sedang gencar disuarakan.
Koordinator Forum Pemuda Mahasiswa Kecamatan Tanah Abang, **Hadi Prasmana, S.Kom**, menilai langkah para legislator tersebut mencerminkan sikap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Menurutnya, ada jurang pemisah yang lebar antara narasi penghematan pemerintah dengan praktik belanja dinas di lapangan.
>”Di saat masyarakat diminta berhemat, DPRD PALI justru memboyong kegiatan ke Jakarta yang jelas menyerap anggaran besar. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal sensitivitas moral. Di mana empati wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat?” tegas Hadi dalam keterangan persnya, Kamis (09/04).
Hadi menambahkan, di era digital saat ini, peningkatan kapasitas atau Bimtek seharusnya bisa dilakukan melalui metode yang lebih efisien tanpa harus menguras kas daerah untuk biaya perjalanan dinas yang fantastis.
**Mendesak Transparansi dan Evaluasi**
Senada dengan Hadi, **Muslim Abdurrasyid**, yang juga koordinator forum tersebut, menegaskan bahwa efisiensi anggaran jangan hanya dijadikan slogan politik untuk meninabobokan rakyat.
“Kami tidak menolak peningkatan kapasitas, tapi kami menolak pemborosan yang dibungkus formalitas.
Jika wakil rakyat gagal memberikan keteladanan dalam pengelolaan anggaran, jangan salahkan jika kepercayaan publik akan terus terkikis,” ujar Muslim.
**Pernyataan Sikap dan Tuntutan**
Menanggapi isu ini, Forum Pemuda Mahasiswa Kecamatan Tanah Abang secara resmi mengeluarkan empat tuntutan utama:
1. **Transparansi Anggaran:** Mendesak DPRD PALI membuka rincian biaya dan urgensi kegiatan Bimtek di Jakarta secara publik.
2. **Evaluasi Total:** Meminta penghentian kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi kemajuan daerah.
3. **Konsistensi Efisiensi:** Mendorong penerapan efisiensi anggaran di seluruh lini kegiatan legislatif.
4. **Prioritas Rakyat:** Menuntut DPRD lebih fokus pada isu krusial seperti infrastruktur dan pelayanan publik daripada perjalanan luar daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat maupun pimpinan DPRD Kabupaten PALI belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dan tuntutan yang dilayangkan oleh kelompok mahasiswa tersebut.
Persoalan ini menjadi ujian bagi kredibilitas DPRD PALI: apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, atau justru asyik menikmati fasilitas di tengah jeritan ekonomi konstituennya?
[Tim Redaksi]