
PANGKALPINANG, BN16BANGKA– Tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Modular Operating Theater (MOT) tahun anggaran 2021 milik Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Airanyir, Soekarno, mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pangkalpinang, Jumat (20/11/2026).
Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim dengan ketua Marolop Winner, kuasa hukum terdakwa Afifi Yusuf, Elfi Oktianti, menilai surat dakwaan jaksa disusun secara kabur (obscuur libel). Ia menegaskan bahwa dakwaan seharusnya memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP, yakni disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.
“Semestinya sebagaimana tertuang dalam KUHAP Pasal 143 ayat 2 dan 3, seharusnya dakwaan disusun dengan jelas, cermat, dan lengkap,” ujar Elfi kepada wartawan didampingi tim kuasa hukum usai persidangan.
*Tujuh Poin Keberatan dalam Eksepsi*
Elfi memaparkan setidaknya terdapat tujuh poin krusial yang perlu diuji majelis hakim melalui eksepsi sebelum persidangan memasuki pokok perkara guna menjaga kepastian hukum.
Ketidakjelasan pembagian peran: Uraian perbuatan secara bersama-sama tidak memisahkan secara tegas peran, tanggung jawab, dan kontribusi konkret masing-masing terdakwa maupun pihak terkait.
Inkonsistensi nilai: Terdapat ketidaksesuaian antara uraian nilai keuntungan yang didakwakan dan besaran kerugian keuangan negara.
Status dana di rekening: Jaksa tidak menguraikan secara tegas kaitan antara dana yang masih berada di rekening perusahaan dengan unsur memperkaya diri sendiri.
Dakwaan subsidiair: Dakwaan alternatif/subsidiair dinilai tidak merinci secara spesifik kewenangan, kesempatan, atau sarana yang disalahgunakan terdakwa.
Retroaktif ketentuan teknis: Acuan ketentuan teknis yang diterbitkan setelah tahun anggaran 2021 dinilai memunculkan persoalan kepastian hukum.
Batas administrasi dan pidana: Tidak ada pemisahan yang memadai antara dugaan pelanggaran administratif atau kontraktual dan perbuatan pidana.
Uraian kerugian negara: Hubungan antara kerugian keuangan negara, nilai pekerjaan, barang yang diterima, serta manfaat yang diperoleh belum diuraikan secara memadai.
Menurut Elfi, mencampuradukkan peran dalam dakwaan kolektif tanpa batas kausalitas yang jelas berpotensi merugikan hak pembelaan terdakwa.
“Dakwaan menyebut adanya keterlibatan beberapa pihak selain klien. Yakni terdakwa Hendy anak dari Harjono dan Alfajri Holpi, serta ada juga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.Namun sayangnya, dalam menguraikan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, penuntut umum tidak memberikan batas yang cukup tegas mengenai tindakan konkret masing-masing pihak dan hubungan kausal antara tindakan tersebut dengan tindak pidana yang dituduhkan,” paparnya.Ia menambahkan, konstruksi dakwaan yang tidak pasti bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural.
“Tentu pada akhirnya bagi tim advokat, bahwa dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dipaksa membela diri terhadap suatu tuduhan yang konstruksinya tidak memberikan kepastian mengenai perbuatan yang secara pribadi dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, demi menjamin hak terdakwa atas pemeriksaan yang adil, mohon agar majelis hakim mempertimbangkan dan menerima eksepsi kita ini,” tegasnya.
Tiga Terdakwa dan Proses Penyidikan,Perkara kluster pertama ini menyeret tiga terdakwa ke kursi pesakitan, yakni Afifi Yusuf bin Yusuf selaku Direktur PT Bhakti Wira Husada, Hendy anak dari Harjono dari pihak PT Redosco Prana Dipta, serta Alfajri Holpi bin Abdoelah Amien selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara dihitung dengan skema total loss sebesar Rp5,19 miliar. Proses penyidikan kasus tersebut berjalan cukup panjang sejak bergulir pada 2023 hingga berkasnya dinyatakan rampung pada Agustus 2026.
Berdasarkan keterangan pers kepolisian sebelumnya, penyidik menemukan indikasi penyimpangan pada hampir seluruh tahapan proses pengadaan.(Red)
