BN16 BANGKA
PANGKALPINANG – Sebuah video seruan yang menjadi viral di media sosial menyerukan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan timah untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di halaman kantor PT Timah Tbk (TINS) di Pangkalpinang pada Senin, 6 Oktober.
Aksi ini disuarakan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan menimpa rakyat.
Koordinator seruan dalam video tersebut menyampaikan tiga tuntutan utama yang akan disampaikan kepada pihak PT Timah dan pemerintah daerah:
Menuntut Kenaikan Harga Timah
Aksi ini menyoroti diskrepansi harga beli timah oleh PT Timah yang dinilai terlalu rendah, padahal harga timah dunia sedang tinggi. Kondisi ini disebut sebagai bentuk “penjajahan” terhadap rakyat Bangka Belitung.
Pembubaran Satuan Tugas (Satgas)
PT Timah. Satgas ini dinilai sangat meresahkan masyarakat, khususnya para penambang rakyat.
Pembicara dalam video mengklaim bahwa walaupun secara teori penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah diperbolehkan, namun faktanya para kolektor di luar IUP dirazia dan ditangkap, sehingga rakyat tidak bisa menjual timahnya.
Massa aksi menuntut agar PT Timah melepaskan setengah dari IUP-nya dan mengembalikannya kepada pemerintah daerah agar dapat dikelola oleh rakyat Bangka Belitung sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dalam aksinya, pihak penyelenggara juga menyatakan akan mengundang pihak-pihak penting, termasuk Panglima Hidayat Arsani (disebut sebagai Gubernur Bangka Belitung, yang mungkin merujuk pada mantan pejabat atau tokoh masyarakat) dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk berdiri bersama rakyat dalam menyuarakan tuntutan hidup yang lebih layak dan adil.
“Semakin hari kita semakin terhimpit, semakin hari kita semakin tercekik.
Tidak selayaknya kita menderita di tanah kita, tidak selayaknya kita ditindas di negara kita sendiri, ini adalah penjajahan,” tegas pria dalam video tersebut.
(YOPI HERWINDO)
