Jakarta — Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) mempercepat langkah konkret menuju pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian penting dalam transformasi energi nasional yang semakin mendesak di tengah kebutuhan energi bersih dan stabil sebagai penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sekretaris Jenderal DEN, Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa DEN dalam dua tahun terakhir secara intensif menginisiasi berbagai pembahasan strategis terkait persiapan pembangunan PLTN. Salah satunya adalah pembentukan Organisasi Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN atau NEPIO, sebuah organisasi kunci yang bertugas mempercepat proses pembangunan hingga pengoperasian nantinya.
“Ini yang secara intensif dilakukan oleh DEN dalam dua tahun terakhir, termasuk pembentukan organisasi percepatan, yaitu NEPIO,” ujar Dadan dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (13/11/2025).
Sebagai bagian dari persiapan teknis, DEN telah menyelesaikan penyusunan Utility Requirement Document (URD), dokumen fundamental yang menjadi acuan awal dalam pengembangan PLTN. URD memuat berbagai persyaratan teknis dan operasional yang harus dipenuhi dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek PLTN.
DEN juga telah merampungkan blueprint pengembangan SDM serta roadmap program Repowering Coal to Nuclear, yakni peta jalan alih teknologi dari tenaga batu bara menuju tenaga nuklir. Selain itu, pemutakhiran regulasi serta pendorongan penggunaan teknologi audit dan clearing turut diperkuat untuk memastikan seluruh proses sesuai standar hukum dan keamanan.
“Pemutakhiran regulasi dan pendorongan teknologi audit dan clearing juga menjadi bagian dari persiapan, karena ini turut diamanatkan dalam undang-undang,” tambahnya.
Langkah pemerintah semakin jelas setelah Kementerian ESDM resmi mengesahkan RUPTL PLN 2025-2034, yang memasukkan PLTN sebagai salah satu proyek energi baru. Dalam RUPTL tersebut, PLTN direncanakan dibangun di dua wilayah: Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 MW.
Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pembangunan ini baru tahap awal. Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pemerintah menargetkan kapasitas nuklir mencapai 35 Giga Watt (GW) pada 2060. Dengan model land-based, target ini setara dengan lebih dari 30 unit reaktor.
“Dua-duanya masing-masing 250 MW. Namun dalam RUKN, target kita untuk nuklir adalah 35 GW sampai 2060. Ini berarti lebih dari 30 unit reaktor landbase,” ungkapnya dalam Human Capital Summit 2025.
Eniya menegaskan bahwa nuklir merupakan salah satu solusi energi bersih berkapasitas besar yang mampu menyediakan beban dasar (base load) secara stabil, menjadikannya alternatif penting di tengah transisi energi global.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berkoordinasi dengan Setneg, Kemenpan RB, dan sejumlah kementerian lainnya untuk pembentukan Badan Tenaga Nuklir RI (NEPIO) sebagai lembaga resmi yang memimpin pembangunan PLTN nasional.
Dalam konteks kesiapan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas mutlak. Pemerintah menilai Indonesia membutuhkan tenaga ahli yang memahami operasional reaktor, keselamatan nuklir, serta mitigasi risiko sesuai standar internasional.
“Kita butuh SDM yang paham nuklir, paham safety, dan mampu memprediksi risiko. Semua negara dengan PLTN mengacu pada standar IAEA, dan itu juga harus kita penuhi,” tegas Eniya.
Dengan agenda besar ini, pembangunan PLTN bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah memasuki tahap persiapan serius dan terstruktur. Indonesia kini berada di titik penting menuju kemandirian energi berkelanjutan. (KBO Babel)
