Fokus Anggaran Produktif dan Investasi, Komitmen Bangka Barat Sambut 80 Tahun Kemerdekaan

Berita224 Dilihat

BN16 BANGKA

MUNTOK,BANGKA BARAT – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/8/2025), Bupati Bangka Barat Markus, S.H. menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran.

 

Markus menyebut penyusunan APBD 2026 akan difokuskan pada kegiatan produktif yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

“Anggaran harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan hanya hemat, tapi juga tepat sasaran,” ujarnya.

 

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi menarik investasi. Markus menegaskan, kemajuan Bangka Barat membutuhkan dukungan investor yang bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil. Salah satu insentif yang disiapkan adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi investor baru.

 

Di sisi lain, Markus menyoroti isu tambang ilegal. Ia menyatakan telah memerintahkan pengamanan lahan yang baru dialihfungsikan dari kawasan hutan lindung agar tidak kembali disusupi aktivitas tambang ilegal. Koordinasi dengan Forkopimda, termasuk kepolisian, terus dilakukan.

 

“Tidak boleh ada lagi tambang ilegal yang merusak lingkungan,” tegasnya.

 

Menanggapi kabar bahwa Wakil Bupati Bangka Barat akan menjadi Ketua Satgas Tambang Ilegal, Markus menyebut belum ada keputusan resmi.

 

Dalam kesempatan itu, ia juga memastikan bahwa Bangka Barat tidak akan menaikkan tarif PBB seperti di beberapa daerah lain. Sebaliknya, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberi kemudahan bagi dunia usaha.

 

Rapat paripurna ini menjadi momentum refleksi perjuangan bangsa sekaligus penegasan arah pembangunan Bangka Barat: efisiensi anggaran, kemudahan investasi, dan penegakan hukum demi masa depan yang lebih maju.

 

Pada hal ini juga mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan daerah membutuhkan pengelolaan anggaran yang efisien, dukungan investasi sehat, dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal. Masyarakat juga diajak memahami bahwa setiap kebijakan fiskal, termasuk pajak, bukan sekadar angka, tetapi instrumen untuk mendorong kesejahteraan bersama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *