BN16 BANGKA
PANGKALPINANG – Ketegangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencapai puncaknya. Ribuan masyarakat, yang didominasi oleh penambang, dikabarkan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor PT Timah Tbk, Pangkalpinang, pada Senin, 6 Oktober 2025.
Aksi ini dijadwalkan bertepatan dengan rencana kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke wilayah tersebut untuk meninjau tata kelola pertambangan timah.
Aksi massa ini merupakan luapan kekecewaan dan keresahan masyarakat terkait kebijakan tata kelola timah di Bangka Belitung, menyusul langkah tegas Presiden Prabowo yang memerintahkan operasi besar-besaran untuk memberantas tambang timah ilegal di wilayah tersebut sejak 1 September 2025.
Tuntutan Utama dan Latar Belakang Keresahan
Keresahan masyarakat utamanya dipicu oleh dampak penertiban tambang ilegal terhadap perekonomian penambang kecil, serta skema kemitraan dengan PT Timah. Beberapa tuntutan utama yang diyakini akan disuarakan dalam demo tersebut antara lain:
* Harga Beli Timah: Menuntut peninjauan kembali dan kenaikan harga beli timah dari masyarakat yang dinilai belum sesuai. Meskipun Gubernur Babel sebelumnya sudah mengumumkan kenaikan harga beli timah oleh PT Timah, namun hal ini tampaknya belum sepenuhnya meredakan kekecewaan penambang.
* Pembubaran Satgas: Menuntut peninjauan kembali atau pembubaran Satuan Tugas (Satgas) yang dinilai terlalu menekan aktivitas pertambangan rakyat.
* Keterlibatan Masyarakat: Meminta agar sebagian dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dapat dialokasikan atau dikerjasamakan secara adil dengan masyarakat penambang kecil.
Aksi ini merupakan puncak dari rentetan protes yang sempat terjadi sebelumnya di beberapa titik di Babel.
Kunjungan Presiden dan Pengamanan Ketat
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bangka Belitung pada tanggal yang sama, yang dijadwalkan untuk meninjau smelter dan PT Timah, menempatkan seluruh elemen keamanan dalam siaga tinggi.
Polda Bangka Belitung telah mengumumkan pengerahan hingga 850 personel gabungan dari TNI dan Polri untuk mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa agar berjalan tertib, aman, dan kondusif. Kapolda Babel menyatakan kesiapan untuk mengawal aksi unjuk rasa, dengan harapan ada titik temu dan mediasi yang berhasil antara pihak PT Timah dan perwakilan pengunjuk rasa.
Seruan Pembatalan Aksi vs. Desakan Rakyat
Sebelumnya, beberapa pihak, termasuk anggota DPRD Babel dari Fraksi Gerindra yang juga partai Presiden Prabowo, serta Gubernur Babel, telah mengimbau masyarakat untuk membatalkan rencana demo. Mereka menyebutkan bahwa aspirasi terkait harga beli timah dan skema kemitraan sudah mulai direspons dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan PT Timah.
Namun, desakan dari ribuan penambang yang merasa tertekan oleh kondisi ekonomi dan tata kelola yang baru menunjukkan bahwa seruan tersebut belum sepenuhnya berhasil. Massa tetap bertekad menggunakan momentum kunjungan Presiden untuk memastikan keluhan mereka didengar langsung oleh kepala negara.
Aksi pada 6 Oktober 2025 ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menata tata kelola timah di Babel, sekaligus memastikan bahwa penertiban tambang ilegal tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat penambang kecil yang bergantung pada sektor tersebut.
