BANGKA BARAT—Penghargaan Kabupaten Terbaik dalam Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 yang baru saja disabet Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memicu polarisasi opini di tengah masyarakat. Di satu sisi, capaian ini diakui secara administratif di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Namun di sisi lain, rapor merah dari kondisi infrastruktur riil di lapangan membuat publik bertanya-tanya: apakah prestasi ini sebuah fakta progresif atau sekadar kamuflase di atas kertas?
Dalam setahun terakhir, Pemkab Bangka Barat dinilai berhasil menggenjot program pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.
Indikator makro ekonomi dan tata kelola program dinilai moncer oleh tim penilai provinsi, sehingga predikat bergengsi tersebut berhasil dibawa pulang ke Bumi Sejiran Setason.
Namun, euforia penghargaan tersebut langsung membentur realitas pahit yang dirasakan masyarakat di akar rumput.
Kontras antara piagam penghargaan dan kondisi riil di lapangan memicu gelombang kritik, terutama terkait infrastruktur jalan dan pengelolaan lingkungan.
Sentilan Figur Publik dan Suara Akar Rumput,Skeptisisme publik kian mencuat setelah salah satu pemandu acara (MC) ternama di Bangka Belitung, Yuda Saputra, melontarkan kritik spontan yang viral. Saat berkunjung ke wilayah pelosok, Yuda mengaku terkejut dengan akses jalan yang ia lalui.
>”Astaga, pas ke Desa Tempilang, jalan agik banyak yang jiat (jelek). Dari mane penilaian e?” ujar Yuda menggunakan bahasa daerah, menggambarkan keheranannya atas dasar penilaian penghargaan tersebut.
Keluhan senada datang dari Rendy, seorang warga Mentok. Ia menilai ada lompatan logika yang dipaksakan antara proses pembangunan yang belum rampung dengan pemberian penghargaan.
“Pembangunan lom jadi, penghargaan lah ade (Pembangunan belum selesai, penghargaan sudah ada),” cetus Rendy ketus.
Selain persoalan jalan berlubang yang mengancam keselamatan pengendara, masalah klasik perkotaan juga luput dari eksekusi nyata.
Penumpukan sampah masih terlihat di berbagai sudut strategis, termasuk di kawasan pesisir Pantai Baru.
Hingga berita ini diturunkan, warga mengeluhkan belum adanya tindakan konkret dari dinas terkait untuk membersihkan area pariwisata tersebut.
Antara Indikator Administrasi dan Realitas Lapangan,Kesenjangan (disparitas) ini memunculkan diskusi hangat mengenai metode penilaian penghargaan pembangunan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa penghargaan seperti PPD sering kali bertumpu pada keselarasan dokumen perencanaan, inovasi program, dan capaian target makro, bukan pada kepuasan mikro masyarakat per desa.
Tantangan besar kini berada di pundak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Jika persoalan dasar seperti jalan berlubang di Tempilang dan darurat sampah di pantai Mentok tidak segera dieksekusi, maka penghargaan “Kabupaten Terbaik 2026” hanya akan dianggap masyarakat sebagai kosmetik politik yang jauh dari realitas kehidupan mereka sehari-hari.(Red)