MENTOK, BANGKA BARAT – Jeritan nelayan kecil kembali terdengar dari pesisir Bangka Barat. Di tengah ketergantungan mereka terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mencari nafkah di laut, sejumlah nelayan di Kampung Limbung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, mengeluhkan dugaan ketidaktepatan penyaluran solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) setempat. Minggu (14/6/2026)
Keluhan yang disampaikan warga bukan tanpa alasan. Mereka menilai ada sejumlah persoalan yang selama ini luput dari perhatian, mulai dari dugaan solar bersubsidi yang dinikmati oleh pihak yang bukan nelayan hingga ketidakjelasan takaran BBM yang diterima masyarakat.
Seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, nelayan kecil yang setiap hari menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut justru kerap mengalami kesulitan memperoleh solar bersubsidi.
“Yang kami lihat, banyak yang diduga bukan nelayan bisa meminta solar. Sementara kami yang benar-benar mau melaut malah sering kesulitan mendapatkannya,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai ketepatan sasaran program subsidi yang sejatinya diberikan pemerintah untuk membantu nelayan kecil menekan biaya operasional melaut.
Tidak hanya itu, warga juga mempertanyakan mekanisme penyaluran BBM yang dilakukan di SPDN tersebut. Mereka mengaku kerap menerima solar dengan jumlah yang dinilai tidak pasti.
Menurut pengakuan beberapa nelayan, solar yang diterima sering kali hanya berkisar antara 15 hingga 16 liter. Padahal mereka berharap adanya kepastian bahwa volume BBM yang diterima benar-benar sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak tahu pasti apakah jumlahnya sudah sesuai atau belum. Yang kami harapkan ada kejelasan dan transparansi.
Kalau memang ukurannya benar, buktikan bahwa alat ukur yang digunakan sudah ditera dan diperiksa secara berkala,” ungkap seorang nelayan lainnya.
Persoalan ini bukan sekadar soal angka atau liter BBM. Bagi nelayan kecil, solar merupakan urat nadi kehidupan. Tanpa bahan bakar, kapal tidak dapat beroperasi. Tanpa melaut, tidak ada ikan yang dibawa pulang. Dan tanpa hasil tangkapan, roda ekonomi keluarga nelayan ikut terhenti.
“Kalau tidak ada solar, kami tidak bisa melaut. Kalau tidak melaut, keluarga kami makan dari mana?” keluh nelayan dengan nada kecewa.
Keluhan yang terus bermunculan ini memunculkan desakan agar dilakukan pengawasan yang lebih serius terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Masyarakat meminta Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, serta aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Mereka berharap dilakukan audit terhadap data penerima solar bersubsidi, pemeriksaan alat ukur yang digunakan dalam penyaluran BBM, hingga pengawasan terhadap kemungkinan adanya pihak yang tidak berhak namun turut menikmati subsidi negara.
Pasalnya, subsidi BBM merupakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi syarat, termasuk nelayan kecil. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus menjadi perhatian serius agar tidak merugikan masyarakat yang menjadi sasaran utama program tersebut.
Nelayan Kampung Limbung menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan polemik berkepanjangan. Yang mereka harapkan hanyalah keadilan dan kepastian bahwa hak mereka sebagai nelayan benar-benar terlindungi.
Mereka berharap pengawasan tidak hanya berhenti pada laporan administrasi atau formalitas semata, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.
“Jangan sampai yang kuat semakin mudah mendapatkan subsidi, sementara nelayan kecil yang seharusnya dilindungi justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu tanggapan resmi serta langkah konkret dari pihak-pihak terkait untuk menjawab berbagai keluhan yang berkembang di tengah nelayan Kampung Limbung. (KBO Babel)