PALI, 13 April 2026– Forum Pemuda Mahasiswa Kecamatan Tanah Abang memberikan tanggapan kritis dan konstruktif atas pernyataan permintaan maaf DPRD Kabupaten PALI terkait polemik kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan di Jakarta.
Kami menghargai adanya sikap terbuka DPRD dalam menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Namun demikian, kami menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut belum menjawab persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu aspek penggunaan anggaran, urgensi kegiatan, serta dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten PALI.
Substansi persoalan tidak terletak pada kesalahan komunikasi, melainkan pada keputusan kebijakan yang tetap melaksanakan kegiatan di luar daerah dengan menggunakan anggaran publik di tengah situasi yang menuntut efisiensi. Permintaan maaf tanpa diikuti penjelasan komprehensif dan evaluasi kebijakan berpotensi menjadi simbolik semata, tanpa menyentuh akar masalah.
Kami memandang perlu adanya penjelasan terbuka terkait beberapa hal mendasar: mengapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan di Jakarta, apakah tidak tersedia alternatif yang lebih efisien di daerah, serta bagaimana indikator keberhasilan kegiatan tersebut diukur. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran publik harus dapat diuji secara rasional, baik dari sisi kebutuhan maupun manfaatnya.
Lebih jauh, kami menilai penting bagi DPRD Kabupaten PALI untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip efisiensi secara konsisten. Efisiensi bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga etika dalam pengambilan keputusan publik. Ketika masyarakat diminta untuk berhemat, maka pejabat publik seharusnya menjadi pihak pertama yang memberikan teladan dalam penggunaan anggaran.
Pernyataan Sikap:
Koordinator Forum Pemuda Mahasiswa Kecamatan Tanah Abang, Hadi Prasmana, S.Kom, menyampaikan bahwa permintaan maaf harus diikuti langkah konkret.
“Permintaan maaf adalah langkah awal yang baik, tetapi tidak boleh berhenti di sana. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan: apa urgensi kegiatan ini, berapa anggaran yang digunakan, dan apa hasil nyatanya. Tanpa itu, permintaan maaf hanya menjadi formalitas yang tidak menyelesaikan substansi persoalan.”
Sementara itu, Koordinator Forum Pemuda Mahasiswa Kecamatan Tanah Abang, Muslim Abdurrasyid, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara terbuka.
“Kami tidak menolak peningkatan kapasitas, tetapi kami menuntut rasionalitas dalam pelaksanaannya. Jika anggaran tetap digunakan, maka harus ada dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, perlu dijelaskan secara jujur mengapa kegiatan dilakukan di Jakarta, bukan di daerah dengan biaya yang lebih efisien. Ini penting agar ke depan tidak terjadi pola kebijakan yang sama.”
Sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif, Forum Pemuda Mahasiswa Kecamatan Tanah Abang Hari Ini Bersurat Resmi Ke DPRD Kabupaten PALI untuk Mempertanyakan beberapa Hal Terkait BIMTEK Yang dilaksanakan Di Luar Daerah Di Jakarta :
1. Apa urgensi dan tujuan utama pelaksanaan kegiatan bimtek DPRD Kabupaten PALI di Jakarta?
2. Berapa total anggaran yang digunakan serta sumber pembiayaannya?
3. Apa dasar pertimbangan pemilihan lokasi kegiatan di Jakarta di tengah kebijakan efisiensi anggaran?
4. Apa output dan manfaat konkret yang dihasilkan bagi masyarakat Kabupaten PALI?
5. Apakah kegiatan tersebut telah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kepatutan penggunaan anggaran daerah?
Kami percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, kami berharap DPRD Kabupaten PALI dapat menjadikan momentum ini sebagai titik perbaikan dalam tata kelola kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Red)