PENULIS: [Yopi Herwindo] KATEGORI: Opini & Dinamika Politik
Dalam teater demokrasi, pergantian nakhoda bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan sebuah dialektika antara masa lalu dan masa depan.
Perbedaan pandangan antara pemimpin lama dan baru seringkali dianggap sebagai kerikil dalam sepatu pemerintahan.
Namun, benarkah harmoni politik—atau yang jamak disebut rekonsiliasi—merupakan syarat mutlak bagi tegaknya tiang-tiang pembangunan?Antara Stabilitas dan Mandat Rakyat Hadi Prasmana, S.Kom., menyoroti fenomena ini dengan kacamata yang lebih jernih.
Baginya, wacana rekonsiliasi sering kali hanyalah riak di permukaan untuk menjaga stabilitas semu. Meski komunikasi antar tokoh penting demi kelancaran administratif, Hadi menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak boleh tersandera oleh urusan “meja makan” para elite.
“Rekonsiliasi bukan satu-satunya syarat utama bagi kemajuan pembangunan daerah,” ujar Hadi.
Ia memandang bahwa mandat yang lahir dari rahim demokrasi adalah kompas yang paling otentik.
Pemimpin baru memikul beban etis dan profesional untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan aturan main perundang-undangan, bukan sekadar berdasarkan “restu” pendahulu.
Pembangunan, dalam filosofi Hadi, adalah sebuah keniscayaan yang harus terus menderu, dengan atau tanpa jabat tangan politis di balik layar.
Mencari Intisari Sinergi,Senada dengan itu, Muslim Abdurrasyid membawa perspektif yang menyentuh akar akuntabilitas. Jika rekonsiliasi memang harus terjadi, maka ia tak boleh menjadi tujuan akhir yang statis. Rekonsiliasi harus bertransformasi menjadi energi kinetik bernama sinergi publik.
“Rekonsiliasi sebaiknya dimaknai sebagai upaya memperkuat sinergi demi kepentingan publik, bukan sebagai tujuan akhir,” ungkap Muslim. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari seberapa minim konflik antar tokohnya, melainkan dari seberapa nyata dampak kebijakan tersebut bagi rakyat kecil yang seringkali luput dari narasi-narasi besar.
Pada akhirnya, estetika kepemimpinan tidak terletak pada kemampuannya merangkul kawan dan lawan dalam satu lingkaran kenyamanan, melainkan pada ketangguhannya menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pembangunan bukanlah hadiah dari rekonsiliasi, melainkan buah dari perencanaan yang matang, transparansi yang bening, dan keberanian untuk mengambil keputusan demi kepentingan umum.
Sejarah tidak akan mencatat seberapa sering para pemimpin berpelukan, namun sejarah akan mengukir dengan tinta emas tentang kualitas hidup masyarakat yang berhasil mereka tingkatkan.