BN16 BANGKA
PANGKALPINANG – Saparudin atau yang akrab disapa Prof Udin, mantan Direktur PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS), angkat bicara menanggapi isu-isu miring yang beredar mengenai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Babel selama ia menjabat periode 2019–2022. Ia menegaskan bahwa tudingan yang menyebut adanya penyalahgunaan keuangan daerah dalam tubuh BUMD sama sekali tidak berdasar. Sabtu (19/7/2025).
“Saya tegaskan, selama saya menjabat, tidak pernah ada dana penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung. Tidak ada keuangan daerah yang masuk ke BUMD,” tegas Prof Udin, Jumat (19/7/2025).
Ia menambahkan bahwa selama memimpin, BBBS bergerak secara mandiri tanpa bergantung pada APBD. Fokusnya adalah memperbaiki tata kelola administrasi dan keuangan, serta menggandeng investor maupun dukungan dari pemerintah pusat.
*Klarifikasi Soal Berkah Mart dan BBUB*
Terkait polemik Berkah Mart, Prof Udin menjelaskan bahwa sistem pengelolaannya tidak berada di bawah langsung kendali BUMD. Menurutnya, Berkah Mart yang tersebar di desa-desa se-Babel adalah inisiatif dan dikelola secara otonom oleh masing-masing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Peran BUMD hanya pada sisi distribusi barang melalui Distribution Center (DC) Berkah Mart yang dijalankan oleh mitra profesional, yakni PT. Babel Berkah Usaha Bersama (BBUB).
“Dari 210 Berkah Mart di Babel, hanya 64 yang bekerja sama dengan BBUB. Sisanya menggunakan jalur distribusi lain. BBUB itu pun entitas profesional yang berdiri sendiri, bukan dikendalikan langsung oleh BUMD,” jelasnya.
*Hidupkan Kembali Pabrik dan Dorong Investasi*
Salah satu capaian penting di era Prof Udin adalah upayanya menghidupkan kembali pabrik pengolahan beras premium di Batu Betumpang, Pulau Besar, Bangka Selatan. Pabrik tersebut mangkrak selama belasan tahun dan kembali beroperasi setelah menggandeng PT. Bumi Pangan Digdaya, tanpa membebani kas daerah.
“Kehadiran pabrik ini tidak hanya menumbuhkan ekonomi lokal tapi juga menyerap hasil panen petani padi lokal dan mengolahnya menjadi beras premium,” kata Prof Udin.
Tak berhenti di situ, ia juga berhasil melobi pemerintah pusat untuk membangun satu-satunya pabrik pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Kawasan Industri Sadai, Bangka Selatan.
Meski telah rampung dibangun, pabrik itu belum dapat beroperasi karena masih menunggu izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.
“Saya tekankan lagi, pabrik itu dibangun tanpa anggaran dari Pemprov. Semua murni hasil lobi dan dukungan pusat,” tegasnya.
*Reformasi Tata Niaga Lada dan Penertiban Pajak Lama*
Sektor lain yang dibenahi Prof Udin adalah tata niaga ekspor lada. Ia membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) Lada Babel yang mempertemukan petani, koperasi, buyer, dan eksportir lada.
KPB ini berhasil memperbaiki rantai distribusi dan harga jual lada, sekaligus berdampak positif terhadap pendapatan daerah.
Di bidang keuangan, Prof Udin menyatakan komitmennya terhadap transparansi. Selama menjabat, ia rutin membayar pajak dan memastikan laporan keuangan perusahaan tertib. Bahkan ia menemukan tunggakan pajak lama yang berasal dari periode 2015–2016.
“Masalah pajak yang lama ini kami tangani serius. Saya bernegosiasi langsung ke kantor pajak agar ada skema penyelesaian yang tidak memberatkan perusahaan,” ungkapnya.
Prof Udin menilai, upaya penyudutan terhadap dirinya melalui pemberitaan negatif adalah bentuk pengaburan fakta atas kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai oleh BUMD di masa kepemimpinannya.
“Kalau mau jujur, justru pada era saya, BUMD mulai tertata. Saya tidak tinggal diam ketika ada masalah lama. Semuanya kami tangani dengan niat membenahi dan membangun,” pungkasnya.
