💥Ketika “WTP” Digamit Utang: Sebuah Elegi Akuntabilitas di Bangka Barat💥

Berita, DAERAH, Politik111 Dilihat

BN16 BANGKA 
#IntegritasFiskal #BangkaBaratBisa #MarkusMemimpin #TransparansiKeuangan

Bangka Barat, BN16 BANGKA – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebuah mahkota integritas dalam tata kelola keuangan, kini bertengger di pundak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Namun, di balik kilaunya, terselip sebuah elegi fiskal: utang daerah yang merentang hingga Rp48,6 miliar dari kurun waktu 2023 hingga 2024, bak bayangan yang membayangi di balik riuhnya tepuk tangan.

Bupati Bangka Barat, Markus, dalam sebuah wawancara nan gamblang pada Selasa (8/7/2025), tak menyembunyikan getaran bangganya atas raihan WTP. “Saya bukan membanggakan diri, karena saya memberikan komitmen yang kuat kepada BPK. Saya akan perbaiki diri,” ucapnya, menegaskan sebuah ikrar yang sarat makna. Namun, ia tak menampik kegelisahan yang menyelimuti, seolah mahkota WTP itu terasa berat oleh beban catatan. “Awalnya saya sudah ketar-ketir, wah ini WTP ini bahaya. Karena ada catatan,” kisahnya, menyingkap tirai kecemasan seorang nahkoda.

Utang sebesar Rp48,6 miliar itu, di mata Markus, bukanlah sekadar angka. Ia adalah ganjalan serius, duri dalam daging yang harus segera tercabut. “Sebenarnya catatan utang itu yang mengganggu kita,” tegas Markus, merujuk pada laporan hasil pemeriksaan BPK yang laksana cermin tanpa cela. Sang Bupati pun memberi peringatan, laksana petuah bijak dari seorang pemimpin: jika lilitan utang ini kembali menjerat, mahkota WTP bisa terancam jatuh. “Kalau sampai terjadi lagi, mungkin-mungkin prediksi saya WTP kita akan terganggu,” ujarnya, mengukir kekhawatiran akan masa depan. Alhasil, APBD tahun 2025 pun terpaksa terpangkas, tersedot untuk melunasi warisan utang 2024. “Belanja 2025 ini maka jadi tersedot, Pak, bayar utang 2024,” imbuhnya, menggambarkan pil pahit yang harus ditelan.

Komitmen untuk membenahi tata kelola keuangan bukanlah sekadar janji, melainkan sebuah ikhtiar mulia. Markus bersumpah untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu, seolah menepati janji pada sang waktu. Setiap rekomendasi BPK, ibarat intan permata yang harus dipoles, akan ditindaklanjuti dengan seksama. “Kita ke depannya kita mau perbaiki diri, rekomendasi-rekomendasi BPK harus kita selesaikan,” pungkasnya, mengakhiri wawancara dengan nada penuh tekad, seolah membuka lembaran baru dalam perjalanan akuntabilitas.

Mengurai Benang Kusut Utang: Jeritan Produktivitas di Bangka Barat
#AnggaranProduktif #BangkaBaratMaju #DisiplinFiskal #NoMoreDebt

Bangka Barat, BN16 BANGKA – Badai utang sebesar Rp48,6 miliar yang terekam dalam catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2023-2024, kini menjadi cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sebuah jeritan untuk menata ulang, untuk mencegah terulangnya kisah pilu lilitan utang yang pernah membelenggu.

Bupati Bangka Barat, Markus, dengan sorot mata tajam dan tutur kata lugas pada Selasa (8/7/2025), menekankan sebuah prinsip sakral: anggaran haruslah produktif. Pinjaman daerah, tegasnya, adalah anugerah yang harus berwujud nyata, bukan sekadar pelipur lara bagi belanja pegawai. “Kalau pinjam itu, itu harus untuk produktif, bangun jalan, fasilitas. Kalau pinjam untuk belanja pegawai, mana ada, tidak diperkenankan oleh Kemendagri,” serunya, bak seorang orator yang mengumandangkan kebenaran.

Ada riak-riak evaluasi internal yang tengah bergolak, menilik kembali jalinan perencanaan anggaran masa silam. “Saya enggak tahu apa yang terjadi tahun kemarin,” ucapnya, seolah mengakui misteri yang belum terpecahkan. Namun, di bawah panji kepemimpinannya, ia bersumpah, Bangka Barat akan melangkah lebih tegak, lebih bijak.

Langkah ini bukanlah sekadar manuver politis, melainkan sebuah ikhtiar suci untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Terlebih, APBD 2025 telah rela mengorbankan sebagian raganya untuk melunasi utang masa lalu. Dengan penekanan pada investasi produktif dan disiplin anggaran yang tak kenal kompromi, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berharap dapat mengukir masa depan yang lebih cerah, bebas dari jerat utang, serta menjaga kehormatan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dengan susah payah. Sebuah asa yang membumbung tinggi, demi Bangka Barat yang berdaulat secara fiskal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed