BN16 BANGKA
*PANGKALPINANG* —Dua puluh lima tahun setelah perjuangan panjang melahirkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, suara getir terdengar dari para tokoh yang dulu berdiri di garis depan. Mereka merasa kini hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah yang mereka tulis sendiri. Rabu (29/10/2025).
Forum Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (FP3KB2) mengeluarkan *instruksi tegas kepada seluruh pengurus dan anggotanya untuk tidak menghadiri Upacara maupun Sidang Paripurna HUT ke-25 Provinsi Babel* yang akan digelar dalam waktu dekat.
Langkah itu diambil dalam rapat konsolidasi FP3KB2 yang digelar *Selasa, 28 Oktober 2025*, di salah satu kafe di Kota Pangkalpinang, dihadiri perwakilan dari Pangkalpinang, Bangka, dan Bangka Tengah. Hasilnya: *tujuh poin kesepakatan strategis*, salah satunya penegasan untuk memperingati hari lahir provinsi secara mandiri di setiap daerah, tanpa campur tangan pemerintah.
> “Instruksi ini dikeluarkan untuk menjaga marwah Forum Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap sikap arogan dari pejabat pemerintahan provinsi yang tidak menghargai jasa para pejuang, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada,”
> demikian tertulis dalam notulen resmi yang ditandatangani Ketua FP3KB2, *H. Mochtar Motong*, dan Notulen, *Aswandi*.
Forum menilai peringatan HUT provinsi setiap tahun kini hanya menjadi *ritual seremonial kekuasaan*, kehilangan makna sejarah dan nilai perjuangan rakyat.
“Provinsi ini lahir bukan dari kemurahan hati kekuasaan, tetapi dari air mata, tenaga, waktu, dan pengorbanan banyak orang,” tertulis dalam pernyataan forum tersebut.
Sebagai tindak lanjut, forum menunjuk *Agus Adaw* sebagai koordinator pelaksanaan peringatan HUT ke-25 tingkat Kota Pangkalpinang, sementara komisariat daerah lain di Bangka, Belitung, dan Belitung Timur juga menyiapkan agenda peringatan dengan spirit serupa: *menghormati sejarah, bukan mengabdi pada seremoni.*
Instruksi itu bersifat *mengikat* bagi seluruh anggota FP3KB2 di Jakarta, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung. Siapa pun yang melanggarnya akan dianggap tidak lagi mewakili forum dan kehilangan hak berbicara atas namanya.
*Ketua FP3KB2: “Ini Soal Harga Diri dan Sejarah”*
Dalam konfirmasi kepada *Redaksi TitahNusa.com* pada Rabu (29/10) malam, Ketua FP3KB2, *H. Mochtar Motong*—akrab disapa *H. Tare*—membenarkan adanya instruksi tersebut.
Ia menegaskan, keputusan itu bukan reaksi emosional sesaat, tetapi hasil *musyawarah dan refleksi panjang* atas sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap para pejuang pembentukan Babel.
> “Benar, itu hasil rapat resmi. Kami sepakat agar seluruh pengurus dan anggota mematuhi instruksi ini. Ini bukan soal marah, ini soal menjaga harga diri dan menghormati sejarah perjuangan,”
> tegas H. Tare.
Ia menuturkan, selama bertahun-tahun forum merasa diabaikan. Tidak ada penghormatan layak, bahkan kehadiran mereka dalam peringatan hari lahir provinsi seolah tak lagi dianggap penting.
“Padahal tanpa perjuangan kami dulu, mungkin provinsi ini belum ada hari ini,” ujarnya lirih, menahan kecewa.
*Melawan Lupa: Antara Sejarah dan Kekuasaan*
Forum Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri sebagai wadah para tokoh dan aktivis yang memperjuangkan pemisahan Babel dari Sumatera Selatan pada akhir 1990-an.
Perjuangan panjang itu berpuncak pada *disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000*, yang menandai lahirnya provinsi ke-31 di Indonesia ini.
Namun, di usia ke-25, FP3KB2 menilai pemerintah hari ini telah kehilangan sentuhan moral terhadap sejarah dan perjuangan.
Ada jarak yang lebar antara *pemerintah dan sejarah, antara kekuasaan dan pengorbanan.*
Hingga berita ini diturunkan, *PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* belum memberikan tanggapan resmi atas sikap FP3KB2 meski telah dimintai konfirmasi oleh Redaksi TitahNusa.com. jejaring media KBO Babel. (Zen/KBO Babel)
