MENTOK – Desas-desus mengenai pembukaan kembali aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) apung jenis selam di kawasan perairan Tembelok, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, santer terdengar dalam 24 jam terakhir. Informasi yang beredar cepat di tengah masyarakat dan grup pesan singkat ini menyebutkan bahwa operasional penambangan akan dimulai pada esok hari.
Pantauan di lapangan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di sekitar pesisir.
Sejumlah ponton milik penambang tampak mulai disiagakan, dan koordinasi antar kelompok pekerja mulai terlihat intens.
Kawasan Tembelok memang dikenal memiliki kandungan bijih timah yang cukup menggiurkan, namun sering kali tersandung masalah perizinan dan legalitas wilayah tambang.
Rencana pembukaan ini memicu reaksi beragam dari warga setempat. Di satu sisi, sebagian warga berharap aktivitas ini dapat memutar roda ekonomi lokal yang sempat lesu.
“Kami mendengar kabar burung itu sejak kemarin sore. Kalau memang benar buka, tentu kami berharap ada kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat kecil di sini,” ujar salah satu Insial RM.
>
Namun, di sisi lain, kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan potensi konflik horizontal tetap membayangi.
Penggunaan teknologi TI selam dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pekerja dan kelestarian ekosistem bawah laut jika tidak dikelola dengan standar yang ketat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait legalitas operasional tambang di lokasi tersebut. Biasanya, kawasan Tembelok masuk dalam pengawasan ketat karena status zonasi wilayahnya.
Pihak kepolisian maupun Satpol PP setempat sebelumnya sering mengimbau agar para penambang tidak melakukan aktivitas ilegal di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah guna menghindari penertiban paksa.
* Status Lahan: Masih menjadi perdebatan apakah lokasi masuk dalam IUP perusahaan tertentu atau merupakan wilayah cadangan.
* Faktor Keamanan: Aktivitas TI selam memiliki risiko kecelakaan kerja yang signifikan bagi para penyelam tradisional.
* Dampak Sosial: Potensi kerumunan massa penambang dari luar daerah yang dapat memicu gesekan sosial.
Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi secara resmi dari instansi terkait.
(YPH)