BN16 BANGKA
MENTOK, BANGKA BARAT – Tenggat waktu kian mendekat. Akhir Agustus 2025 menjadi batas yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat untuk memastikan seluruh 66 desa dan kelurahan memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) aktif. Target ambisius ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud implementasi Asta Cita Presiden: menghadirkan akses keadilan bagi seluruh warga.
Namun, di balik pernyataan optimis Pemkab, terdapat dinamika lapangan yang tidak sederhana. Dari minimnya pemahaman regulasi, keterbatasan anggaran, hingga potensi desa yang belum siap membentuk struktur layanan hukum. Ini mengungkap bagaimana Pemkab Bangka Barat bekerja keras menembus tantangan demi merealisasikan indeks 100% Posbankum.
“Target ini bukan formalitas. Kami ingin semua masyarakat punya akses layanan hukum gratis,” tegas Ahmad Nursandi, Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsos-Pemdes) Bangka Barat, saat diwawancarai melalui via telepon, Sabtu (23/8/2025).
Menurut Nursandi, hingga pekan ketiga Agustus, capaian sudah mendekati 80%. Sisanya dikejar melalui strategi percepatan yang melibatkan lintas sektor.
“Setiap hari kami memantau progres, bahkan laporan disampaikan langsung ke Bupati Markus. Monitoring ini krusial agar kepala desa tidak lengah,” ungkapnya.
Hasil wawancara mendalam dengan Ahmad Nursandi, di balik optimisme Pemkab menemukan adanya tiga strategi besar yang digencarkan:
✔ Koordinasi Masif – Pemkab menggelar rapat maraton dengan seluruh kepala desa dan lurah untuk menyamakan pemahaman tentang urgensi Posbankum.
✔ Pendampingan Teknis Intensif – Melibatkan Kanwil Kemenkumham Babel, Pemkab memastikan setiap Surat Keputusan (SK) dan struktur Posbankum sesuai aturan hukum.
✔ Monitoring Ketat – Setiap perkembangan dilaporkan ke Bupati dan dipublikasikan agar ada tekanan moral bagi desa yang belum tuntas.
Namun, strategi ini bukannya tanpa hambatan. Menemukan setidaknya ada beberapa desa yang terkendala karena kekurangan perangkat desa berpendidikan hukum serta lemahnya literasi regulasi. Kepala desa mengaku optimis bisa membentuk posbankum, jika ada pendampingan langsung, proses pembentukan posbankum berjalan cepat dan tepat.
Hasil wawancara dengan pengamat hukum di Pangkalpinang menunjukkan urgensi Posbankum tidak hanya administratif. “Ini instrumen strategis untuk melindungi warga desa dari praktik mafia tanah, konflik waris, dan kriminalisasi,” ujar praktisi hukum yang enggan disebutkan namanya.
Manfaat sosial dari Posbankum sangat luas:
Pencegahan Konflik Sosial – Sengketa lahan atau pernikahan bisa diselesaikan sesuai prosedur.
Edukasi Hukum – Masyarakat paham hak dan kewajiban hukum mereka.
Akses Advokasi Gratis – Lewat kerjasama dengan OBH (Organisasi Bantuan Hukum), warga dapat pendampingan advokat tanpa biaya.
Investigasi mendapati, Pemkab tak ingin Posbankum hanya berhenti di SK. Setelah terbentuk, setiap Posbankum wajib menjalin kemitraan dengan OBH agar layanan berjalan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan OBH Babel untuk pendampingan. Tanpa advokat, Posbankum hanya simbol, bukan solusi,” tegas Nursandi.
Meski optimisme tinggi, fakta di lapangan menunjukkan dua masalah utama:
Keterbatasan SDM Desa – Tidak semua perangkat paham administrasi hukum.
Minim Literasi Warga – Banyak masyarakat masih memandang hukum sebagai sesuatu yang menakutkan, bukan alat perlindungan.
Target ini adalah taruhan besar sekaligus indeks prestasi Pemkab Bangka Barat. Jika berhasil, ini akan menjadi preseden nasional tentang bagaimana layanan hukum berbasis desa bisa diwujudkan.
Dengan waktu yang tinggal hitungan hari, semua pihak berpacu. Rapat mendadak, pendampingan maraton, dan monitoring tanpa henti dilakukan demi satu tujuan: menjadikan Bangka Barat sebagai kabupaten pertama di Babel dengan 100% Posbankum aktif.
“Ini bukan proyek angka. Ini tentang hadirnya negara di desa-desa,” tutup Nursandi.
