PALI — Di bawah langit Penukal Abab Lematang Ilir yang membara, Senin (19/1/2026), sebuah drama eksistensial tersaji di Bundaran Ikan Serandang. Ribuan jiwa berkumpul bukan untuk merayakan pesta, melainkan untuk menggugat sebuah kontrak sosial yang dianggap telah berkhianat.
Sekitar 40.499 napas warga kini menggantung dalam ketidakpastian setelah jaminan kesehatan mereka (BPJS) diputus paksa oleh pemegang otoritas.
Dalam kacamata filsafat, ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sebuah “krisis kepedulian” di mana manusia hanya dipandang sebagai angka-angka dalam tabel efisiensi anggaran.
Absensi Sang Penguasa dan Gugatannya terhadap Keadilan
“Saat rakyat sakit, Bupati entah di mana?” Kalimat ini menggema di Simpang Limo, bukan sekadar sebagai protes politik, melainkan sebagai pertanyaan ontologis mengenai esensi kepemimpinan.
Koordinator aksi, Abu Rizal dan Indra Setia Haris, menyoroti kontradiksi yang menyakitkan: sebuah daerah dengan anggaran hampir satu triliun rupiah, namun enggan menyisihkan sekian persen demi menjaga nyawa warganya.
Di sini, utilitarianisme yang salah kaprah nampaknya sedang bekerja—memprioritaskan angka-angka mati di atas denyut nadi kehidupan.
“Keadilan adalah struktur pertama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran bagi sistem pemikiran.Namun, ketika anggaran menjadi lebih berharga daripada nyawa, keadilan telah mati di laci meja pejabat”.
Air Mata Mariana: Suara dari
“Yang Terlupakan”
Drama ini mencapai puncak puitis sekaligus tragisnya ketika Mariana, seorang warga dari Talang Ubi, berdiri di depan massa. Air matanya bukan sekadar cairan garam, melainkan manifestasi dari “kerentanan manusia” (human vulnerability) yang diabaikan oleh kekuasaan yang dingin.
Ditolaknya Mariana di fasilitas kesehatan karena status BPJS yang mati adalah bukti nyata dari apa yang disebut para pemikir sebagai Homo Sacer—manusia yang hak-hak dasarnya dicabut, yang dibiarkan hidup namun tak dilindungi oleh hukum kesehatan.
Poin-Poin Kegelisahan Rakyat,Pengkhianatan Mandat: Penonaktifan 40.499 jiwa dianggap sebagai pemutusan paksa perlindungan sosial.
Logika Paradoks: Anggaran daerah melimpah, namun hak kesehatan dasar justru dikorbankan demi efisiensi.
Erosi Empati: Absennya Bupati di tengah kemelut menunjukkan jarak eksistensial yang lebar antara pemimpin dan rakyatnya.
Menanti Fajar Kepedulian,Hingga berita ini tersiar, massa masih bertahan dalam keyakinan bahwa negara adalah alat untuk menyejahterakan, bukan untuk menelantarkan.
Aksi ini adalah pengingat keras bagi para pemangku kebijakan di PALI bahwa politik tanpa etika kesehatan adalah kekosongan yang mematikan.
Perjuangan Masyarakat Peduli PALI belum usai,Mereka sedang menulis kembali narasi tentang martabat manusia yang tidak boleh kalah oleh tanda tangan di atas kertas kebijakan.
(YPH)