Jakarta, BN16-Bangka.com – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) membongkar kerasnya wajah industri ekstraktif di Pulau Sumatra. Melalui Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, JATAM menegaskan bahwa rangkaian bencana yang terus berulang di Sumatra bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis yang dirancang oleh kebijakan negara.
Pernyataan itu disampaikan Melky Nahar dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang di YouTube pada 8 Desember 2025.
“Pulau Sumatra tidak bisa dibaca secara parsial. Ini satu bentang ekosistem yang utuh. Ketika satu wilayah dirusak, maka seluruh pulau akan menanggung dampaknya,” tegas Melky.
Menurut pemetaan JATAM, di seluruh Pulau Sumatra terdapat hampir 2.000 izin tambang, mulai dari batu bara, emas, hingga galian lainnya. Total luasan konsesi mencapai lebih dari 2,5 juta hektare angka yang disebut Melky sebagai “dahsyat dan mengkhawatirkan”.
Yang lebih mengerikan, dari ribuan izin tersebut, setidaknya 546 izin tambang beroperasi di kawasan rawan bencana, termasuk wilayah rawan gempa bumi, longsor, dan banjir.
“Itu datanya lengkap, ada petanya. Jadi kalau hari ini terjadi bencana di Sumatra, kami menolak disebut bencana alam. Ini bencana ekologis, karena negara punya peran vital di situ,” ujar Melky.
Ia menuding negara secara sadar mengobral izin tambang, bahkan di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi. Melalui skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sebelumnya dikenal sebagai IPPKH negara melepas fungsi lindung hutan demi kepentingan korporasi tambang dan industri ekstraktif lainnya.
“Hutan yang seharusnya dilestarikan justru dialihfungsikan secara legal untuk tambang. Hampir seluruh Sumatra bisa kita cek,” katanya.
Melky juga mengkritik keras kepemimpinan nasional saat ini. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto gagal membaca konteks bencana secara utuh, bahkan terkesan abai.
“Sampai hari ini Presiden Prabowo amatir membaca bencana. Di tengah korban meninggal, orang hilang, jutaan terdampak, dia masih bicara soal sawit. Ini menunjukkan betapa tidak pedulinya pengelolaan negara,” sindirnya.
Menurut JATAM, tanpa hujan sekalipun, bencana di Sumatra tetap akan terjadi karena kerusakan ekologis telah mencapai titik akut.
Ia juga menyoroti tumpang tindih kewenangan penerbitan izin, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga Menteri ESDM, yang memperparah kerusakan hutan dan lingkungan.
“Presiden sebenarnya punya kewenangan besar. Tinggal perintahkan Menteri Kehutanan untuk audit total seluruh pengguna kawasan hutan di Sumatra. Tapi itu tidak dilakukan,” ujarnya.
Melky mempertanyakan klaim sepihak sejumlah menteri yang menyatakan tidak ada illegal logging atau menafikan peran tambang dalam bencana, tanpa turun ke lapangan.
“Kalau Menteri Kehutanan belum turun lapangan tapi sudah menyimpulkan tidak ada illegal logging, itu problem serius. Pernyataan Menteri ESDM yang bilang bencana bukan karena tambang, itu berangkat dari mana?” tegasnya.
Ia menambahkan, citra satelit menunjukkan kerusakan masif hampir di seluruh Sumatra, termasuk wilayah operasi korporasi besar seperti Toba Pulp Lestari, PLTA Batang Toru, hingga keterhubungan Astra International.
“Pemerintah dari presiden sampai menteri sering kehilangan akal sehat. Negara tahu wilayah ini rawan bencana, tapi tetap memberi izin. Itu bukan kelalaian, itu kebijakan,” pungkas Melky.
Sumber: Podcast Akbar Faizal Uncensored/instagram.com/reel/DSAORXvAsH5/?igsh=dTNvcHR0M2tsazB1 / Poros Demokrasi.
(*/Red).