PALI — Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI, Syafri, melontarkan kritik keras terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI yang tetap melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta di tengah situasi pemangkasan anggaran yang sedang terjadi.
Sebagaimana diketahui, DPRD PALI baru-baru ini menggelar kegiatan bimtek di Jakarta dengan dalih peningkatan kapasitas kelembagaan, fungsi pengawasan, dan penganggaran. Namun, di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tekanan ekonomi masyarakat, kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan empati terhadap realitas yang dihadapi rakyat.
Syafri menegaskan bahwa publik tidak anti terhadap peningkatan kapasitas, tetapi mempertanyakan sense of crisis para wakil rakyat.
“Ini bukan soal boleh atau tidak boleh bimtek. Ini soal kepekaan. Ketika rakyat diminta berhemat, anggaran dipangkas, tapi elit justru melakukan perjalanan ke luar daerah dengan biaya besar, ini mencederai rasa keadilan publik,” tegas Syafri.
Menurutnya, kegiatan semacam itu seharusnya dapat dilakukan secara lebih efisien, baik melalui metode daring maupun pelaksanaan di dalam daerah guna menekan pemborosan anggaran.
Lebih jauh, Syafri secara tegas menantang Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD PALI untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait
Besaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan bimtek
– Sumber pendanaan kegiatan
– Dasar urgensi pelaksanaan di luar daerah
– Mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban
“Sekwan tidak boleh diam. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Harus dijelaskan secara terbuka dan detail kepada publik,” ujarnya.
Syafri menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi dan transparan dari pihak Sekretariat DPRD, maka pihaknya akan mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan.
“Jika Sekwan tidak mampu menjelaskan secara jujur dan terbuka, maka kami mendesak Kejaksaan Negeri PALI untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran bimtek tersebut. Jangan sampai ada dugaan penyalahgunaan anggaran yang dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Syafri mengingatkan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang bijak, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai rakyat dipaksa berhemat, tapi elit justru hidup dalam kenyamanan fasilitas negara. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal moral dan etika kepemimpinan,” pungkasnya.